Hendri Kampai: Salah Memilih Bupati, Kabupaten Pesisir Selatan  Mundur Secara Demokrasi dan Pembangunan

PAINAN - Pesisir Selatan, kabupaten yang berada di pantai barat Sumatera Barat, memiliki potensi luar biasa baik dari sektor pariwisata, kelautan, maupun agribisnis. Namun, potensi tersebut seringkali terkendala oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya terjadi kemunduran yang signifikan dalam pembangunan kabupaten ini, dan banyak yang berpendapat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah pemilihan bupati yang tidak tepat.

Salah Memilih Pemimpin: Efek Domino pada Demokrasi dan Pembangunan

Baca juga: Sukses Pimpin DPR, PPI : Puan Tidak Latah Bicara 3 Periode

Pemimpin daerah, khususnya bupati, memegang peran sentral dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik di kabupaten. Ketika seorang bupati dipilih tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan visi yang jelas, maka risiko kemunduran, baik dalam sektor pembangunan maupun demokrasi, menjadi sangat tinggi. Di Pesisir Selatan, pilihan terhadap bupati yang hanya mementingkan kepentingan golongan atau tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap kebutuhan masyarakat lokal telah memicu berbagai persoalan.

Dampak yang paling jelas terlihat adalah stagnasi pembangunan infrastruktur dan kemunduran dalam tata kelola pemerintahan. Banyak program pembangunan yang macet, termasuk proyek-proyek penting seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sektor pariwisata. Padahal, potensi pariwisata seperti Pantai Carocok, Mandeh, hingga keindahan alam di kawasan Painan dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Baca juga: Pengamat Militer Keamanan dan Pertahanan Sebut KASAD Salahi Kewenangan

Korupsi dan Nepotisme Menghambat Kemajuan

Kepemimpinan yang tidak baik juga seringkali diiringi oleh praktik-praktik korupsi dan nepotisme. Beberapa laporan media menunjukkan bahwa ada dugaan penyalahgunaan anggaran dan pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan makin menggerus semangat demokrasi yang sehat di tingkat lokal. Demokrasi lokal menjadi terhambat karena aspirasi masyarakat tidak lagi diakomodasi dengan baik.

Baca juga: Darizal Basir Serahkan Bantuan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kemunduran Sosial-Ekonomi dan Kualitas Hidup

Kemunduran di sektor pemerintahan lokal ini berakibat langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika pembangunan infrastruktur terhambat, akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan pun menjadi sulit. Masyarakat yang tinggal di pelosok masih sering menghadapi masalah aksesibilitas, baik dari sisi jalan yang rusak maupun ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya daya saing ekonomi lokal, yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Ketua DPP PPP Terkait Video 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa

Potensi ekonomi seperti sektor perikanan dan pertanian yang merupakan andalan utama Pesisir Selatan juga belum terkelola secara optimal. Masalah-masalah yang berkaitan dengan distribusi hasil tani dan tangkapan ikan menjadi kendala, sementara harga komoditas pertanian dan perikanan di pasar lokal seringkali anjlok karena kurangnya intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga atau menciptakan pasar baru.

Pelajaran dari Pemilu Daerah: Memilih Pemimpin Berkualitas

Baca juga: Djafar Ruliansyah Lubis: Airlangga vs Jokowi, Adu Kuat Politik?

Situasi ini harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Pesisir Selatan dan daerah lainnya. Pemilihan bupati atau pemimpin daerah bukan hanya sekadar memilih figur yang populer atau memiliki dukungan dari kelompok elit politik tertentu. Masyarakat harus lebih cermat dalam menilai rekam jejak, program, dan visi dari para calon pemimpin. Pilihan yang salah akan berdampak langsung pada kemunduran daerah, baik dari segi pembangunan maupun kualitas demokrasi.

Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, pemahaman terhadap kebutuhan lokal, dan keberanian untuk menghadapi tantangan pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa itu, kabupaten ini hanya akan terjebak dalam siklus kemunduran yang sulit diatasi.

Harapan untuk Masa Depan: Reformasi dan Partisipasi Masyarakat

Namun, semua belum terlambat. Pesisir Selatan masih memiliki potensi untuk bangkit. Reformasi dalam pemerintahan daerah harus dimulai dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan kebijakan publik.

Memilih pemimpin yang tepat adalah kunci untuk memastikan kemajuan daerah. Tanpa itu, Pesisir Selatan akan terus terperosok dalam keterpurukan, baik secara ekonomi, sosial, maupun demokrasi. Masyarakat Pesisir Selatan layak mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mengoptimalkan segala potensi yang ada di daerahnya.

Baca juga: Puan Maharani: Prajurit TNI Harus Netral dari Politik Praktis

Pesisir Selatan adalah contoh nyata bahwa salah memilih bupati bukan hanya kesalahan politik, tetapi juga membawa dampak besar terhadap masa depan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Painan, 17 September 2024

Hendri Kampai

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa